Damang Averouses menulis di harian Tribun Timur dengan tema “Ubah Pola Pikir Berantas Korupsi” pada Selasa 7 Januari 2014 lalu. Damang dengan cerdas mengurai gagasannya tentang kontribusi “pola pikir” dalam pembarantasan korupsi. Dengan mengambil almarhum Baharudin Lopa sebagai sample, kemudian menyinggung korelasi antara gaya hidup dengan perilaku koruptif, Damang kemudian finish pada kesimpulan bahwa memberantas korupsi itu sederhana, cukup dengan mengubah mindset dan gaya hidup. Sekilas kalau kita membaca tulisan Damang, ada benarnya bahwa korupsi berhubungan signifikan dengan gaya hidup. Meski demikian, apakah korupsi adalah problem ansich akibat gaya hidup sehingga rekomendasinya adalah mengubah pola pikir dan hanya keberanian untuk memulai?

Akar korupsi
Secara filosofis, perdebatan tentang akar masalah sosial yang menjadi penentu terhadap masalah-masalah sosial lainnya, tidak menemui akhir hingga saat ini. Bahkan belakangan – mulai tahun 1960-an – berkembang pemikiran yang menolak narasi besar: menolak suatu masalah sosial tertentu sebagai penentu terhadap masalah sosial lainya. Juga metode tertentu sebagai satu-satunya metode yang paling bisa atau paling tepat sebagai jalan keluar dari berbagai masalah sosial yang ada – msalah politik, ekonomi, hukum dll.

Namun demikian, penulis meyakini bahwa paling tidak, pola meng-akarkan suatu masalah atas masalah lainnya masi sangat relevan, bahkan relevansi dan objektifitasnya justru semakin terasa beberapa dasawarsa belakngan ini, untuk digunakan dalam mendiagnosa dunia dan kehidupan. Juga cukup bisa untuk dipertahankan. Bahkan diperdebatkan secara teoritis-filisofis, maupun secara praksis. Termasuk untuk tema atau issu-issu yang belakangan “seksi” pasca reformasi. Salah satu yang fenomenal dan paling favorit menjadi buah bibir pejabat negara, politikus, profesor sampai tukang ojek dan ibu-ibu dapur adalah korupsi.

Lord Acton dengan adigium masyhurnya mengatakan, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Bahwa korupsi itu berhubungan erat dengan kekuasaan. Di mana kekuasaan itu eksis, di sanalah potensi dan kecenderungan sikap koruptif itu bersemayam. Tergantung apakah kekuasaan itu kekal atau tidak. Sejarah telah menujukan kebenaran tesis Lord Acton itu. Untuk menjawab sekaligus mengikis kecenderungan koruptif sebagai sisi lain dari kekuasaan itulah, maka kekuasaan mesti diatur dan dibatasi oleh hukum. Meskipun dalam batasan dan praktek tertentu, hukum didapati menjadi sangat mandul ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Kekuasaan dalam konteks politik – kekuasaan politik – menjadi akar dan sarang, sekaligus alat dalam memlihara dan melindungi perilaku karuptif. Entah yang masi menjadi potensi (niat), maupun yang telah mengaktual. Trend Negara-negara berkembang yang demokrasinya masi dalam fase transisi (jika boleh disebut seperti itu), kekuasaan politik kerap dijadikan alat guna “menjemput” kekuasaan ekonomi, sekaligus alat pemelihara yang menghidupi kekuasaan ekonomi, yang pada akhirnya (kekuasaan ekonomi) menopang kekuasaan politik.

Dalam tulisannya, Damang menteorikan korupsi (atau mungkin mengutip) sebagai: semakin meningkat Jalan terjal pencegahan korupsi, semakin meningkat pula angka angka perilaku korupsi di tanah air. Rupanya Damang Averouses lupa, bahwa gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia baru mulai menemukan moment dan bentuknya ketika kekuasaan Orde Baru berakhir. Meskipun issu dan sinyalemen korupsi oleh Soeharto dan kroninya telah lama menjadi rahasia umum – paling tidak di kalangan aktivis anti orba– saat itu. Kita sama-sama tahu, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang focus pada pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi baru terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 30/2002, ketika Mega Wati menjabat Presiden. Kurang lebih 12 tahun berdiri, KPK telah memperlihatkan kinerja yang cukup progress. Kinerja KPK yang paling “menghebohkan” di antaranya adalah ketika lembaga anti rusuah itu “menangkap basah” eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Oktober 2013 lalu, saat Akil sedang bertransaksi (menerima) suap dengan salah satu pihak yang ketika itu sedang bersengketa di MK terkait pemilihan kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dan yang terakhir yang tidak kalah menghebohkan publik adalah drama penahanan terhadap Anas Urbaningrum yang disangka terlibat dalam korupsi proyek pembangunan Wisma Atlit Hambalang.

Prestasi KPK tersebut tidak berarti menjadikan KPK malaikat yang tidak boleh dikiritik. Sebaliknya harus tetap diawasi dan dikritik!.Terlepas dari itu, progresnya kerja KPK adalah akibat dari Lembaga ini didukung oleh ruang dan kewenangan yang diberikan oleh regulasi, didukung civil society dan media masa, serta bekerja pada situasi politik-kenegaraan yang sudah lumayan kondusif dan demokratis – meski kondusif dan demokratisnya baru dalam batasan minimal – di banding zaman Orba, maka sangat wajar bila jumlah kasus korupsi yang terkuak ke publik pun signifikan secara kwantitas.

Bayangkan jika kekuasaan Orba itu demokratis, berkomitmen dalam penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi, juga Lembaga anti korupsi yang pernah ada saat itu: Tim Pemberantasan Korupsi (dibentuk 1967), kemudian bubar dan dibentuk lagi Komisi Empat (dibentuk 1970), memiliki kewenagnan seperti KPK saat ini dan bekerja progresif dalam situasi seperti saat ini. Tentu dokumen kasus pemberantasan tindak pidana korupsi, jika digabung mulai 1967-2014 telah mencapai ribuan bahkan jutaan kasus. Atau mungkin sudah tidak ada lagi korupsi karena setiap terbukti di sidang pengadilan, koruptor kemudian dihukum mati misalnya. Atau juga sulit ditemukan transaksi mencurigakan ketika dilakukan audit terhadap semua Lembaga Negara yang ada saat ini karena tidak ada kompromi dalam urusan pemberatasan korupsi yang dimulai sejak 32 tahun lalu bersama Orba hingga saat ini.

Robert Klitgard (1998), professor kebijakan publik pada Jhon F Kennedy School of Government Harvard University merumuskan korupsi sebagai: monopoli, plus, diskresi, minus akuntabilitas (C: M+D-A). rumusan ini nyaris tanpa cela bila digunakan menakar Indonesia di zaman Orba. Kekuasaan yang sangat besar menumpuk di tangan Presiden ketika itu, didukung tafsir tunggal yang sepihak terhadap konstitusi (UUD 1945) menjadikan kekuasaan Orba koruptif secara sempurnah. Kekuasaan politik Soeharto menggurita ke bisnis ekonomi dari hulu hingga hilir. Mulai Dari bisnis makanan (Indofood), pasar modern (indomart), televisi (Indosiar, SCTV, RCTI), konstruksi (PT Citra Patenindo Nusa Pratama, PT Citra Kontraktor Nusantara, Indocement), transportasi (PT Citra Transpor Nusantara), perikanan (PT Citra Skans Indonesia, PT Mina Artha Raya), perkebunan (PT Gunung Madu Plantation, PT Teh Nusamba Cianjur dan Garut), tambang (PT Citra Media Persada), keuangan (PT Asuransi Central Asia, PT BCA, Bank Multicor) dikendalikan keluarga cenda dan kroninya. Melalui Yayasan-yayasanya (diantaranya Dharma Bhakti Sosial, Dana Abadi Karya Bhakti, dll), kekayaan kumpul ditimbun (Patra M Zein dkk: 2007).

Ketiadaan kontrol rakyat ketika itu kemudian menyempurnahkan koruptifnya kekuasaan Orba. Sayangnya gerakan reformasi gagal menyeret Orba (Soeharto dan kroni) ke pengadilan guna mempertanggungjawabkan harta kekayaannya yang dikumpul selama 32 kekuasaannya.

Ubah Pola Pikir, Cukupkah?
Tansparancy Internasional (TI) merilis Indeks Presepsi Korupsi (IPK) tahun 2013 yang baru saja kita lalui kemaren. Hasilnya posisi Indonesia masi stag di urutan 144 dengan skor 32. 14 angka di bawah Filipina (urutan 94, skor 36), 9 angka di bawah Thailand (urutan 102, skor 35) dan 6 angka di atas Timor Leste (urutan 119, skor 30). skor dan urutan yang juga sama pada Tahun sebelumnya, 2012. Rilis TI itu berdasrakan hasil survey yang dilakukan terhadap 177 negara. Logikanya, semakin tinggi skor IPK satu Negara maka semakin bersih tingkat korupsi Negara tersebut.

Perolehan IPK 2013 menujukan bahwa pemberantasan korupsi Indonesia sedikt demi sedikit mulai menununjukan tanda-tanda membaik. Dibanding tahun 2010 misalnya, posisi Indonesia berada di urutan 110 dengan skor 2,8 dari 178 negara yang disurvei.

“Berkat” kerja keras KPK yang tentunya didukung berbagai element pro pemberantasan korupsi (terutama media massa – cetak maupun elektronik), Lembaga-lembaga Negara belakangan ini kemudian mulai mau berbenah diri. Birokrasi mulai menggunaka sistem pelayanan online guna menghindari kontak langsung pelayan dengan yang dilayani, mulai bermunculan Lembaga-lembaga pengawasan independent mulai berdiri. Semua dalam frame semangat memerangi korupsi.

Namun masalahnya adalah korupsi adalah kejahatan sistematis. Mengakar pada kekuasaan, dan birokratisme yang gemuk. Sementara infra struktur politik Indonesia (partai politik) tidak memiliki kesiapan programatik-idiologis sebagai kontestan demokrasi, yang ujung-ujungnya menjadi kartel, benalu, dan linta bagi pembangunan Negara-bangsa. Demokrasi direduksi menjadi praktek lima tahun sekali di kotak suara, dibajak (demokrasi) dengan praktek feodalisme modern (politik dinasti), menghamba pada modal asing, menipu, menghisap dan menginjak-injak pemilik kedaulatan. Sumber-sumber penghidupan (yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak) kemudian dikapling secara legal maupun illegal dan dikuasi secara pribadi, kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi dan kelompok.

Gerakan pemberantasan korupsi sejauh ini masi bersifat elitis, dan belum mampu menjadi mainstream. Pada hal, korupsi dalam beberapa Tahun belakangan ini korupasi menjadi issu yang dikonsumsi sejak bangun dari tidur hingga kembali tidur. Belum mampu menjadi mainstream dalam makana bahwa korupsi belum mampu menjadi issu yang bisa diintrodusir lebih jauh agar dapat diterima di semua sektor: perburuhan, lingkungan, pendidikan, penggusuran, hak asasi manusia dll. Bahkan lebih dari itu, issu korupsi harusnya bisa menjadi lebih “politis”. Di Rio de Janeiro Brasil misalnya, Juni 2013 lalu, masayarakat tumpah ruah ke Jalan dan meneriakan protes tentang buruknya layanan publik, mahalnya biaya pendidikan serta maraknya praktek korupsi di negeri itu. Gerakan pemberantasan korupsi Indonesia di tahun-tahun mendatang juga mestinya mampu membangkitkan “kemarahan” kolektif masyarakat Indonesia guna menentang despotisme kekuasaan. “kemarahan” kolektif ini adalah upaya sistematis dan terencana, maka untuk mempersiapkannya, tidak sekedar dengan merubah pola pikir. Tapi dengan mulai mempersiapkan syarat dan tahapan-tahapan konkritnya.

Pemeberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah satu di antara enam tuntutan yang menghantarkan rezim otoriter Orde Baru mengakhiri kekuasaannya oleh gerakan reformasi 1998. Korupsi lalu menjadi agenda prioritas reformasi nasional pasca ’98. Meski 15 tahun berlalu, pemberantasan korupsi belum memperlihatkan tanda-tanda memuasakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pasca reformasi sebagai jawaban atas “mandulnya” fungsi kepolisian dan kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terseok-seok oleh tekanan dan ancaman pelemahan, bahkan intervensi yang bersifat politis.

Terseok-seoknya KPK dalam agenda pemberantasan korupsi sulit dilepas-pisahkan dari hubungan  konsekwensional atas pilihan untuk mengimani sistem politik multy partai dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara di Indonesia. Multy party system sebagai anti thesa terhdap model yang dipraktekkan sebelumnya di fase orde baru – tiga partai : Golkar, PDI dan PPP – nyaris amblas menjadi euforia dalam ekspresi politik dan demokrasi, yang pada gilirannya menyisahkan persoalan dalam upaya pemberantsan korupsi seperti saat ini. Pasca rerformasi, euforia demokrasi dan sindrom berpartai politik seolah melanda bangsa ini. Partai politik tumbuh dan bertebaran bak jamur di musim hujan.

Adalah hak konstitusional setiap warga negara untuk berkumpul, berserikat dan mengelurakan pendapat sesuai batasan yang beralaku, termasuk kebebasan yang mengaktual dalam pembangunan paratai politik sebagai ekspresi politik setiap warga negara, dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat sebagaimana visi kita ber-Indonesia. Namun pada level inilah, visi itu justru tidak berbanding lurus dengan tahapan demi tahapan konkrit yang sedang dilakoni dalam praktek ber-Indonesia kita.

Menjamurnaya parpol dengan libido politik yang tinggi, tidak kemudian ditopang oleh kemampuan financial yang memadai dalam pembiayaan partai – mahalnya kost politik – sementara untuk mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif daerah saja, dibutuhkan biaya tak kurang dari seratus juta rupiah. Pada hal, rata-rata partai baru yang ikut sebagai konstestan demokrasi – pemilu/pemilukada – pasca reformasi (juga termasuk tiga partai kontestan lama di era Orba) tidak memiliki konstituen yang benara-benar ideologis dan siap mendonasi partai melalui iuran anggota atau constituent, dan mekanisme lainnya di internal partai. Akibatnya, kesempatan memeggang kekuasaan negara, berikut relasi (baca: akses) terhadap kekuasaan kemudaian dimanfaatkan oleh partai dalam pendanaan partai.

Relasi antara modal dengan kekuasaan yang ditopang oleh mahalnya cost politik, tentunya juga bekerja dalam kasus pembangunan Wisma Atlit Hambalang, yang melibatkan Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum PD) dan rekannya Andi Malaranggeng, serta Lutfi Hasan Ishaq (Mantan Presiden PKS) dan Ahmad Fathana (yang juga kerabat dekatnya) dalam kasus suap impor daging sapi, adalah dua fenomena gunung es pemanfaatan proyek negara untuk kepentingan partai yang berhasil dibongkar KPK dan dibeberkan ke publik.

Partai dengan fungsi ideal sebagai alat “transformasi” dan pendidikan politik kepada basis konstituen, kemudian berbondong-bondong mentrasformasi diri menjadi rente pemburu dan penggerogot APBN, Pajak, dan dana-dana proyek negara untuk kepentingan partai, kelompok dan individu.

Lain lagi halnya jika elit partai adalah konglomerat, pengusaha/pemodal besar, yang punya akses atau menjadi bagian (koalisi) dari kekuasaan. Kekuasaan negara bahkan dapat dikontrol oleh jenis manusia seperti ini. Kesalahan dan kelalaian koorporasinya dalam pengelolaan lingkungan dapat di “disulap” menjadi bencana alam nasional. Kemudain secarah legal membajak APBN – pembiayaan ganti rugi korban lumpur Lapindo menggunakan APBNP 2013 – guna menyelesaikan kesalahan korporasinya. Manusia seperti ini juga dapat menunggak pajak dan royalti ke negara dari usahanya yang mengeksploitasi kekayaan alam, yang adalah hajat hidup orang banyak dan dikuasi oleh negara. Atau juga dapat menunggak pembayaran ganti rugi kepada warga negara yang ditenggelamkan kampung halamannya.  

Fenomena laten lainnya yang dapat kita klasterisasi sebagai korupsi politik – pemanfaatan kekuasaan atau jabatan negara dalam rangka pembiayaan partai yang jarang terkuak ke publik – adalah melalui izin investasi, baik pertambangan maupun perkebunan Negara/swasta di daerah-daerah yang banyak melibatkan kepala daerah. Di sektor pertambangan misalnya yang jarang terkuak, kepala daerah mendapatkan fee dari setiap izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada pengusaha (investor).

Relasi modal dan kekuasaan dalam demokrasi liberal (terminologi demokrasi liberal adalah terminologi yang secarah teoritik digunakan dalam diskursus politik dan ketatanegaraan modern dan post modernism, guna mendiverensiasikannya dengan model dan praktek demokrasi yang lain, pasca perang dunia II – Lihat : Huntington, Giddens atau Fukuyama) dengan pilihan sistem ekonomi berorientasi pasar, kemudaian menambah kusut benang korupsi yang hingga kini masi sangat sulit diurai oleh upaya penegakan hukum.

Kusutnya benang korupsi ini lalu diperparah dengan dengan keterlibatan penegak hukum (Djoko Susilo dan Labora Sitorus), serta resistensi elit politik terhadap penegakan hukum (perlawanan terhadap KPK pada penyitaan mobil Lutfi di kantor PKS dan kunjungan Prio Budi Santoso ke LP Suka Miskin).

Kembali ke upaya pemberantasan korupsi, ekspektasi positif public dalam hal pemberantasan korupsi adalah modal social bagi KPK dalam memainkan perannya. Sementara pada level system – regulsai – atauran hokum atau perundang-undangan yang mengatur tentang kewenagan KPK serta yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang telah ada saat ini (meski masi jauh dari harapan ideal; bahkan tak luput dari ancaman pelemahan melalui upaya revisi), diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang TIPIKOR ditambah UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU telah menjadi istrumen hokum yang cukup efektif dalam upaya perlawanan terhadap korupsi. Khusus UU No. 8 tahun 2010, undang-undang ini cukup efektif dalam membongkar modus serta mengejar kekayaan haram hasil jarahan koruptor yang makin lihai dari waktu ke waktu.    

Kemudian wacana pemiskinan koruptor perlu diwacanakan sebagai upaya counter attack terhadap korupsi yang lebih memebrikan efek jerah. Gagasan hukuman ini perlu disebar dan dikampayekan seluas-luasnya oleh civil socity guna menciptakan atmosvir yang mendukung “golnya” sanksi pemiskinan untuk dirumuskan atau dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Akhirnya, mendorong terkonsolidasinya social movment kembali secarah massif adalah agenda yang tidak mungkin tidak untuk didorong. Sebab harapan sekaligus benteng terakhir pemberantasan korupasi sebagai salah satu tuntutan dan agenda prioritas reformasi adalah pemberantasan korupsi, sementara pemberantasan korupsi mustahil dipisahkan dari KPK, apa lagi dari civil socity. Maka selain mendorong, memperkuat, dan mempertahankan independensi serta keteguhan Komisi Pemberantasan Korupsi (termasuk menghalau upaya pelemahan melaui revisi regulasi yang mengatur kewenangan KPK), mendorong pengutan kesadaran berikut partisipasi aktif pada level “akar rumput” dalam setiap pendidikan dan program atau kerja-kerja pemberantasan korupsi adalah kerja-kerja strategis jangka panjang yang harus, bahkan wajib dikerjakan jika visi Indonesia yang sejahtera dan lebih yang kita perjuangkan.

Akhirnya, back to basis.

 

Makassar 6 Juni 2013
Direvisi di Bogor 2 Juli 2013
Esai sbg syarat mengikuti Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) ICW 2013*

 

Menengok Kembali Nasib Reformasi

Posted: 18 July 2013 in Esai

Sejarah dunia telah menagajari kita, bahwa upaya pembebasan manusia dari satu kondisi terpuruk ke Sejarah kondisi yang lain, selalu meneteskan keringat, darah dan air mata, bahkan tak jarang nyawa. Bukan melalui lobi dan negosiasi, ritual, apa lagi upacara serah terima.

Menyoal reformasi

Ditumbangkannya rezim militer orde baru, kurang lebih sama dengan tumbangnya rezim-rezim militer dan fasis di Negara-negara lain. Rezim Orba dipaksa mundur oleh gerakan massa yang tumpah ruah ke jalan di akhir tahun 1998, dengan tuntutan antara lain cabut dwi fungsi ABRI, adili Soeharto dan kroninya, berantas KKN, penegakan supremasi hokum dan otonomi daerah.
Setelah 15 tahun bergulir, mari kita liat satu demi satu tuntutan yang mengakhiri kekuasaan the smiling general. Jajak pendapat kompas, 15-17 Mei 2013 menunjukan 69,2% Soeharto dan kroninya masih berpengaruh hingga saat ini. Meski secara formal Dwi Fungsi ABRI telah dihapus, tentara aktif tidak dibolehkan lagi mengikuti pemilu dan diberikan kwota di parlemen, saat ini peran militer masih sangat signifikan, 55,9%. Di bidang hokum, 84,4% Pemberantasan korupsi belum berhasil, sementara pengusutan kasus penembakan trisakti, aktivis, dan kerusuhan Mei 1998, 80,1% belum terpenuhi. Harga bahan pokok murah 80,3% belum terpenuhi. Secarah umum, 69,4% responden mengatakan agenda reformasi gagal!

Berada dalam kegelapan politik selama 32 tahun, dengan system politik 2 partai – PDI dan PPP; Golkar bukan partai politik di zaman Orba – penyatuan dan penyeragaman organisasi pemuda di bawah organ tunggal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Buruh disatukan dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesa (SPSI), dan Perempuan di bawah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), semuanya dalam rangka memudahkan control, dengan ideologi tunggal pancasila yang doktriner dan dipaksakan. Di zaman ini protes dan kritik diharamkan, berani mengkritik sama dengan berani dipenjarah bahkan mati, kebebasan berkumpul dan berserikat mahal harganya. Gerakan reformasi kemudian menyingkap secuil cahaya demokrasi, reformasi lalu dirayakan bak idul fitri, natal atau hari besar keagamaan lainya yang sarat ritual, sgera berlalu dan dilupakan. Semua orang berbondong-bondong telibat dan ambil bagian dalam euforia demokratisasi ini. Penipu, bandit dan linta tak mau ketinggalan, kroni penopang system mencekam yang berkuasa selama lebih dari 3 dasawarsa sebelumnya juga muncul, mendirikan partai politk baru, bahkan kadang tanpa malu-malu mengaku diri paling reformis dan paling berjasa dalam penciptaan syarat demokratisasi dan penggulingan tuannya. Partai politik ramai-ramai berdiri bak jamur di musim hujan, ada reformis benaran, ada juga reformis gadungan yang bertopeng ulama, semuanya berpartai politik ria, hanyut dalam festival demokrasi liberal.

Mengurai pembajakan reformasi

Soeharto boleh berlalu, tapi kroni dan bala tentaranya sampai hari ini tak terkalahkan. Kembali mengkosolidasikan diri, membangun kekuatan serta berevolusi ke bentuk dan tampilan yang lebih baru, yang dapat menipu jika tidak diterwang dengan teliti. Diuntungkan oleh relasi dan kedekatan denagan kekuasaan sebelumnya, lingkar inti kekuasaan Orba yang kembali dan “diterima” di panggung politik nasional saat ini, satu langkah lebih maju dalam kesiapan biaya maupun infrastruktur politik untuk kembali mengerogoti kekuasaan negara. Pilihan multy partai sebagai anti thesa terhadap sistem politik sebelumnya, memberi ruang yang cukup terhadap ekspektasi politik core inti Orba. Dengan kemampuan finansial yang telah lebih dulu mapan karena relasi sebelumnya – bisnis dan asset yang dirintis sebelum reformasi – ikut mendongkrak kesiapan dimaksud, guna membiayai partai dan sejumlah syarat lainya dalam bertarung. Kader, alumni maupun “pewaris” Orba kemudian menjadi petinggi di hampir sebagian besar partai politik yang ada saat ini, lalu melanjutkan tradisi politik Orde Baru – politik untuk kepentingan individu, kelompok dan keluarga – akibatnya, oligarki politik menjadi fenomena umum di pusat hingga daerah.

Demokrasi memang mensyaratkan kebebasan berpolitik, termasuk mendirikan partai politik. Siapa pun boleh dan sah-sah saja mendirikan dan berpartai dalam frame demokrasi. Namun dalam batasan ini lah, demokrasi liberal justru menjadi mandul sebagai alat pemenuhan kesejahteraan kolektif warga Negara. Menurut penulis, kegagalan reformasi tidak boleh diterawang secara simplifakatif dengan berakhir hanya pada kesimpulan political will penguasa, pemangku kepentingan atau elit parpol yang ada saat ini dalam mengeksekusi agenda reformasi, ataukah problem teknis – tidak jalannya mekanisme cek and balances kewenangan antar lembaga Negara – jauah dari pada itu, kegagalan reformasi harus lah didiagnosa jauh lebih komprehensif, lebih luas dan lebih dalam, yakni:

Pertama, trend demokrasi yang “dicangkok” dari ajaran tryas politica yang dikembangankan Jhon Locke (1690) dan Mentesquieu (1748), kemudian “disepakati” untuk diterjemahkan dalam praktek Indonesia sejak Orde Lama (1945-1965), Orde Baru (1966-1998) dan Orde Reformasi (1998-saat ini) memberi ruang yang cukup besar bagi perselingkuhan antara modal dan kekuasaan. Walaupun secarah teoritik trias politica telah mengalami modifikasi oleh tesesis Weberian (Max Weber), dilanjutkan oPotensi hubungan gelap antara capital and power ini mendapatkan momentumnya di saat konstruksi sistem politk mensyaratkan cost politik yang mahal, sedangkan kontestan (partai) hanya mengandalkan trend elektabilitas yang ditopang popularitas dengan polesan pencitraan, tanpa ideology dan konstituen ideologis. Pola relasi modal dan kekuasaan adalah simbiosis mutualisme dalam demokrasi liberal. Meraja lelanya korupsi (seperti yang gembar-gemborkan saat ini) yang melibatkan elit parpol dan pengusaha – Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum PD) dan M. Nazarudin (Nazar sebelum bergabung ke Demokrat adalah seorang pengusaha), atau Lutfi Hasan Ishaq (Mantan Presiden PKS) dengan Ahmad Fathana dan PT Indo Guna Utama dalam skandal suap impor sapi yang sedang heboh diberitan media saat ini, adalah efek langsung dari bangunan system politik dan ketata negaraan seperti ini – Selain gaya hidup yang mewah, elit partai/politikus butuh biaya besar guna mendanai partai dan memenangkan pemilu, semenatara pengusaha butuh akses, izin usaha, dan seterusnya, dalam memperbesar dan melancarkan binisnya. UU Minerba yang sarat kepentingan asing, 6.084 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, serta 60 daerah aliran sungai di seluruh Indonesia yang rusak berat, dan 222 dalam kondisi kritis akibat alih fungasi lahan yang berhubungan dengan pertambangan (tribun timur/18/3/2013), adalah akibat lain dari hubungan gelap modal dan kekuasaan.

Kedua, tanpa konstituen yang ideologis, demokrasi liberal dalam posisi “besik struktur” politik – penulis lebih memilih menggunakan terminology liberal guna mengindentifikasi model demokrasi yang dipraktekan saat ini dengan model demokrasi yang lain (baca: demokrasi kerakyatan) – memposisikan parpol hanya sekedar infra struktur politik 5 tahunan. Rakyat tersubordinasi dalam posisi sebagai sporter, mirip pertandingan sepak bola. Tiba saat pemilu/pemilu kada, sporter ramai-ramai bersorak sorai mendukung “tim kesayangannya” masing-masing yang datang dengan janji pembagunan atau renovasi Mesjid/Gereja, perbaikan jalan atau jembatan, atau program jangka pendek-pragmatis lainya yang sama sekali tidak mendorong rakyat menjadi voter ideologis. Manfaat langsung demokrasi liberal kepada rakyat tak lebih dari ritual 5 tahunan di kotak suara. Akbatnya rakyat tidak punya bargen politik di hadapan kekuasaan di saat karnaval pemilu berlalu.

Ketiga, praktek demokrasi liberal dengan infra struktur birokratismenya memposisikan kekuasaan terpusat pada minoritas orang yang berada di Parlemen dan Kabinet. Sedangkan mayoritas rakyat di luar kekuasaan yang telah “menandatangani” kontrak di kotak suara pada pemilu yang telah berlalu, selanjutnya berperan sebagai penonton yang manut dan legowo terhadap kebijakan yang dibuat dan dipaksakan oleh minoritas. RUU Ormas dan RUU Keamanan Nasional adalah 2 diantara berbagai contoh pemaksaan kehendak melalui kebijaka minoritas kepada mayoritas. Meski menuai kritik dan penolakan dari berbagai Ormas yang ada, kedua RUU ini tetap menjadi prioritas di proyek legislasi nasional parlemen periode 2009-2014. Dogma kedalautan berada di tangan rakyat hanya berlaku di atas kertas, di lapangan praktek, kedaulatan berada di tangan minoritas (baca: parlemen, kabinet dan birokrasnya) yang membangun kongsi komplementer dengan pemodal.

Harapan mewujudkan hidup yang lebih baik dengan membangun negara adil-makmur-sentosa yang diawali revolusi fisik 45 diintrupsi oleh Orba, kemudian kembali diusahakan melalui gerakan reformasi 98, namun pilihan demokrasi liberal sebagai besik struktur politik dan sistem multi partai sebagai infra strukturnya, berikut market oriented sebagai system ekonomi, kembali membajak cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta gagal mengahantarkan Indonesia memasuki pintu gerbang kemerdekaan, baik secarah ekonomi maupun politik.

So, whats to be down?

Demokrasi menurut prespektif yang lain, bukan sekedar demokrasi politik 5 tahunan yang berakhir di kotak saura. Demokrasi adalah rule of the game yang harus praksis dalam dalam segala ruang kehidupan bernegara. Demokrasi harus hidup dalam makna sesunghnya – tidak disempitkan – dalam ruang politik ekonomi, budaya dan seterusnya. Demokrasi yang dengannya kebutuhan dasar setiap warga Negara terpenuhi, yang mampu meminimalisir kemiskinan, busung lapar dan gizi buruk, tidak dalam angka-angka dan persenan (%) makro. Yang tidak jelimet dan birokratis dalam pelayanan kepada warga Negara, yang meng benar-benar mengakomodir kebebasan berkeyakinan dan beragama, bukan sekedar teoritik di atas kertas, normatif dan di pasal-pasal tanpa realitas.

Mohammad Hatta – seorang demokrat paling moderat sekalipun – pernah berujar bahwa demokrasi politik tidak akan bermanfaat jika tidak dibarengi demokrasi ekonomi. Maka Negara haruslah “didorong” untuk menguasai bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalammnya, dalam makna maupun praktek sesungguhnya, bukan menyerahkan sebesar-besarnya kepada korporasi dan asing. Itulah demokrasi kerakyatan, demokrasi dengan system ketata negaraan yang tidak menghadirkaan luasnya jarak pemisah antara mayoritas pemilik kedaulatan dengan minoritas yang memerintah. Yang mampu mendorong mayoritas untuk ikut menalar sebab-sebab jebolnya APBN, alasan dipangkasnya subsidi, dinaikannya BBM dari 4.500 ke 6.500 secara detail, serta terlibat dan punya andil dalam menentukan berapa kwota daging sapi yang harus diimpor saat pasokan daging di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.

Saat Indonesia belum menjdi Indonesia seperti hari ini – di fase-fase awal sebelum kemerdekaan – generasi pergerakan awal yang hidup di bawah dominasi pemerintahan masa Hindia-Belanda telah meletakan tradisi berpolemik sesame mereka. Tjokroaminoto yang cenderung dekat dengan pemerintah kolonial bersama faksinya di tubuh Sarekat Islam (SI), dengan Beodi Oetomo yang isinya adalah para bangsawan terpelajar pro kesunan dan keraton Yogyakarta serta Surakarta, berpolemik dengan Tjipto Mangoenkoesoemo, Mas Marco Kartodikromo dan Haji Misbach yang pada masa itu lebih dulu maju secarah paradigmatic kemudian hendak membangun tatan baru menggantikan tatan colonial yang memanfaatkan sekaligus memelihaara struktur dan budya feodalisme jawa ketika itu. Generas pergerakan awal mengisi tahun 1912-1926 dengan polemic sesama mereka, mereka sama-sama mengorganisir perlawanan petani namun berbeda dalam menentukan bagaimana hindia dibangun. Tjokroaminoto bersama faksinya lebih moderat dibanding Jtipto mangoenkoesoemo bersama faksinya.

Budaya polemic dan perdebatan intelektual seperti ini terus berkembang hingga kemerdekaan 45, dilanjutkan oleh kelompok nasionalis (PNI), Komunis (PKI) dan Agamais (Masyumi). Tradisi berkonfrontasi secara intelektual ini lalu mengispirasi Soekarno dalam merumuskan Nasakomnya guna mengakomodir perbedaan, perdebatan dan polemic pada fase ini, hingga berakhir pada 1965 melalui sepucuk surat misterius – Supersemar – yang mengakhiri Soekarno bersama tradsi konfrotasi intelektual-argumentatif yang diwarisinya dari fase awal pergerakan itu. Hingga saat ini, budaya polemic itu terkubur selama 32 tahun oleh Soeharto, serta meninggalkan efek traumatic serius.

Setelah 15 tahun reformasi – Soeharto diakhiri – budaya berpolemik secarah intelektual dan argumentative itu seharusnya kembali dibangun dalam rangka mencari atau merumuskan bentuk-format politik dan ketatanegaraan yang tdak sekedar berlaku pada lapangan politik dan menjadi miliki penguasa dan pengusaha, tapi format-sistem politik-ketata negaraan yang benar-benar akomodatif dalam teori maupun prakteknya. Pada posisi inilah penulis hendak menawarkan demokrasi langsung – demokras kerakyatan untuk diperdebatakan – atau dalam bahasa yang lain, penulis menawarakan polemic bagi mereka yang “memiliki pulpen” dan dapat berpolemik secara argumentatif-teoritik, mari berpolemik!

Refleksi 15 tahun reformasi..

Hingga kini  tiga orang warga (Dit F. Ruan, Cs) ditahan di Polsek Bobong Pulau Taliabu Barat Provinsi Maluku Utara. Proses penahan , saat masyarakat Desa Tolong dan Todoli, Kecamatan Lede, Pulau Taliabu, melakukan aksi pemboikotan terhadap alat berat milik PT. Adidaya Tangguh, Perusahaan Pengelolah Biji Besi pada tanggal 12 Januari 2013.Aksi pemboikotan ini didasari atas perampasan lahan yang dilakukan oleh PT. Adidaya Tangguh.Tambang biji besi telah merusak sejumlah Komoditi produktif rakyat berupa tanaman Kelapa dan Kakao. Lahan milik warga yang dirampas oleh PT. Adidaya Tangguh digunakan untuk pembangunan infrastruktur perusahaan berupa dermaga (jeti) di desa Tolong. Alat yang di boikot oleh masyarakat tidak menimbulkan kerusakan, namun pihak Polsek Bobong menilai sebuah tindak pidana.

Proses produksi biji besi PT.Adidaya Tangguh terdapat empat titik di kepulauan sula,salah satunya di pulau taliabu.Produksi biji besi dimulai sejak november 2009 terhitung sejak dicanangkan SK Pemerintah Provinsi Maluku Utara nomor 01-04/IUP – OP/DPEKS/2009.Sekitar 7 ribu Ha tanah rakyat yang di rampas oleh PT Adidaya Tangguh di kepulauan Sula adalah tanah – tanah produktif jangka panjang minsalnya cengkeh,kelapa,pala dan cokelat.Proses Produksi biji besi mendapatkan kecaman dan penolakan dari warga pulau taliabu dan solidaritas penolakan mahasiswa asal pulau taliabu di Kota luwuk yang menghimpun diri pada Front Taliabu Menggugat (media-banggai online – “mahasiswa taliabu demo Adidaya Tangguh”).

Kriminalisasi,kekerasan hingga pembunuhan yang di lakukan oleh aparat negara terhadap perlawanan rakyat atas tanah tidak hanya terjadi pulau taliabu.Hampir seluruh wilayah Indonesia terjadi konflik tanah.Antara kepentingan rakyat vs korporasi multinasional yang bergandengan erat dengan rezim SBY – Budiono serta elit – elit politik.

Rezim Perampas Tanah Rakyat

Sepanjang 2004 hingga 2012 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 618 konflik agraria di Indonesia dengan areal konflik seluas 2.399.314,49 ha konflik ini telah menewaskan 44 orang,941 orang ditahan, 396 luka-luka dan 63 di antaranya mengalami luka serius karena terkena peluru aparat dan menelantarkan 731.342 keluarga.Dari jumlah tersebut 198 konflik diantaranya berlangsung sepanjang 2012.Hingga saat ini belum ada satupun konflik agraria yang terselesaikan.

Kebutuhan utama rakyat tanah,air dan kekayaan alam di Indonesia menjadi milik segelintir orang sementara jutaan rakyat kehilangan tanah yang menunjang kehidupan sehari – hari tidak sedikit rakyat bahkan tak bertanah.Perampasan tanah yang terjadi di seantero wilayah indonesia adalah persekutuan jahat antara kekuasan dan korporasi.Rezim Sby – Budiono menggunakan kekuasaan untuk mengesahkan berbagai undang – undang seperti: UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU No.41/1999 Tentang Kehutanan, UU 18/2004 Tentang Perkebunan, UU No.7/2004 Tentang Sumber Daya Air, UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 4/2009 Mineral dan Batubara, dan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.Undang – undang tersebut melegalkan perampasan hak rakyat atas tanah ,hutan,tambang,wilayah tangkap nelayan,tanah budaya untuk kepentingan modal asing bukan untuk mensejahterakan rakyat.

Skema sistematis Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)  yang selalu di gadai – gadaikan oleh Rezim SBY – Budiono melalui konsolidasi ekonomi kapitalis salah satunya pertemuan Asia Pasific Ekonomi Corporation APEC KTT desember 2012 di Rusia.Salah satu keputusan dari pertemuan tersebut bahwa akselerasi investasi infrastruktur adalah strategi penting dalam pembangunan ekonomi asia pasifik.Rezim SBY – Budiono membuka lebar – lebar pintu bagi 21 negara yang tergabung dalam APEC untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia.melalu MP3EI,SBY – Budiono memberikan angin segar pada para kapitalis untuk memulihkan krisis kapitalis global.Sementara bagi rakyat pembangunan ala kapitalis adalah penghancuran sistematis pemerintah terhadap tatanan kehidupan rakyat.

Sejalan dengan agenda perampasan sistematik  atas tanah rakyat.Rezim SBY – Budiono tak tanggung – tanggung merencanakan RUU Keamanan Nasional dan RUU Ormas yang sarat pelanggaran Hak Asasi Manusia.RUU tersebut sebagai upaya memuluskan jalan investasi korporasi dari konflik rakyat atas tanah,radikalisasi gerakan mahasiswa dan pemogokan buruh.

Galang Persatuan Rakyat Nasional.Tolak Perampasan Tanah Rakyat !          

kriminalisasi,kekerasan dan pembunuhan yang di lakukan oleh aparat negara demi mengamankan modal adalah upaya nyata bahwa pemerintah yang tak segan – segan memenjarakan bahkan membunuh rakyat yang menganggu proses akumulasi modal kapitalis.Sepanjang tahun 2012 terdapat 141.915 keluarga yang menjadi korban negara atas perampasan tanah.

Perlawanan rakyat yang terkotak – kotak dalam berbagai isu ekonomistik mewarnai radikalisasi rakyat di daerah hingga nasional.Sementara itu perampasan tanah rakyat yang terjadi di pulau taliabu juga terjadi di mesuji lampung petani jambi,bima,parangkusumo,kulon progo.berbagai tuntutan rakyat yang mengalami proses perampasan tanah oleh negara bermuara pada penolakan rakyat terhadap agenda pembangunan ekonomi indonesia yang kapitalistik.Perlawanan rakyat atas tanah yang meluas di seluruh wilayah indonesia rakyat harus membangun organisasi mandiri belajar dan mendiskusikan masalah – masalah ekonomis rakyat.Membangun solidaritas perlawanan lintas sektoral.Organisasi rakyat harus menghimpun diri dalam wadah politik bersama dalam mengkonsolidasikan gagasan dan menyerang akar masalah perampasan tanah.Melawan Kapitalisme dan militerisme tidak cukup hanya dengan perjuangan sektoral.Bersatu adalah syarat kemenangan agar perjuangan rakyat atas tanah,pupuk,modal,sekolah dll menjadi nyata.

Untuk itu kami Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) menuntut :

  1. Bebaskan ketiga warga dodong yang di kriminalkan oleh polisi.
  2. Hentikan perampasan tanah rakyat.
  3. Kembalikan tanah rakyat dan berikan hak sepenuhnya rakyat untuk mengolah tanah.
  4. Seret,tangkap dan penjarakan pengusaha dan aparat pelaku kekerasaan terhadap rakyat.
  5. Berikan tanah,modal dan teknologi modern dan massal bagi petani.
  6. Gulingkan pemerintah agen Imperialis SBY – Budiono dan elit – elit politik perampas tanah.
  7. Tolak RUU Ormas dan RUU Kamnas.
  8. Bangun kekuatan kaum Tani,kaum Buruh,Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional.

 

Salam Pembebasan Nasional.

Terus berkobar !

 

Jakarta,24 Januari 2013

Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional

( PEMBEBASAN )

 

Ketua Umum                                                                                                             Sekjend

 

Maksum Syam                                                                                                      Sutrisno Bandu

 

Berikan solidaritas perlawanan terhadap warga bobong taliabu.

CP :

Ato SMW Malut         :085240996272

Bongky Walhi Malut : 081355962617

La Ode (Masyarakat)  :081342616764

(Kendala informasi karena lokasi tidak dijangkau sinyal telepon seluler)

Ku mohon bara djintamu

Posted: 10 January 2013 in Puisi

*Oleh : Dharmawati (Kader PKI)

aku berangkat di waktu malam, kasih
tapi fikiran terang djernih
berkat pantjaran sinar benarmu;
dan akupun tak bimbang melangkah!

walau aku djauh di seberang
terasa hangat peluk mesramu
jang tak pernah kurang;
dan kupun tak akan bimbang!

kau adjar aku berani
berfikir, bitjara, dan bertindak,
tapi satu fikiran, satu hati dan satu tudjuan;
kau didik aku beladjar
dari kebaikan dan kekurangan kawan,
dan kau berpesan:
teguh pegang pendirian
luwes dalam pelaksanaan;
hatiku lega dan tenang.

di bawah sinarmata kasihmu
aku berdjandji memenuhi sumpahku;
aku tidak memohon restu
hanja kumohon bara tjintamu
agar djalanku tetap terang!

Partaiku, untukmu hidupku ini.

Potret buram perlindungan dan pemunuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di indonesia, terhitung sejak pembantaian 3 juta jiwa di Jawa dan Bali di tahun 1965-1967 menjadi tumbal atas berdirinya rezim militer orde baru, adalah sesuatu yang segera terlupakan dari ingatan kolektif kita.

Jika dirunut sejak kekuasaan orde baru hinggan kini, pelanggaran HAM adalah reaksi berlebihan negara yang phobia terhadap mereka yang memposisikan diri sebagai oposisi dan menyuarakan protes terhadap kekuasaan yang lalim. Perilaku despotis kekuasaan ini kerap kali menyasar daerah yang mempunyai spirit perubahan yang tinggi. Adalah militer, suatu kekuatan mekanis yang selalu sami’na wa to’na terhadap kekuasaan dan modal. Selalu memposisikan diri sebagai eksekutor bahkan destroyer dalam setiap “proyek” pelanggaran HAM yang selama ini terjadi, guna memapankan status quo.

Ironisnya pelanggaran HAM yang selama ini terjadi, selalu saja dikaburkan, bahkan berujung dengan perubahan statusnya menjadi tindak pidana biasa. Sebut saja penculikan aktivis di masa orde baru, Wiji Thukul dan Suyat adalah 2 di antara sekian banyak nama yang “dihilangkan” karena kegiatan protes-protes mereka, yang hingga kini tidak kembali.

Masih segar dikepala kita, Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II, sampai sekarang belum jelas pembahasannya, apakah ia pelanggaran HAM atau tidak di parlemen, pada hal, telah nyata pengerahan kekuatan militer dalam menghadang demonstran yang menginginkan dibubarkannya rezim orde, baru berujung kematian atas beberapa demonstran. Sementara pelakunya hingga kini ongkoh-ongkah kaki, bahkan aktif mengkampanyekan diri sebagai calon Presiden.

Kasus Marsinah 1993, hingga Munir 2004 yang dibunuh oleh negara hingga kini juga belum jelas ujung pangkalnya. Sementara rezim SBY yang telah berkuasa 2 periode, lebih gemar bersolek dan menebar senyum sanah sini. Pada hal di awal-awal kekuasaannya, rezim ini berjanji hendak menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus Munir.

Di Makassar, kasus AMARAH 96 (April Makassar Berdarah 1996) adalah satu diantara beratus kejahatan negara yang phobia terhadap teriakan dan protes di negeri ini. Alat negara (Militer; Kodam VII Wirabuana) lengkap peralatan perang (Panzer) dikerahkan dalam menjawab protes Mahasiswa kala itu, Mahasiswa dikejar dengan tank hingga ke dalam kampus UMI, 3 Mahasiswa mati akibat peristiwa ini, sementara peneyelesaiannya juga tidak jelas hingga kini.

Ditengah-tengah ketidakjelasan penyelesaiaan tersebut, Birokrat UMI kembali membuat sensasi yang aneh dan mengecewakan. UMI tanpa melihat kejahatan HAM masa lalu yang dibuat oleh aparat negara dalam Tragedi AMARAH dan MEMAR, bergandengan tangan dengan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan pembunuh mahasiswanya, POLDA SULSEL dan KODAM VII WIRABUANA.

Setiap kasus pelanggaranan HAM, memang akan selalu bermuara pada ketidakjelasan kasus dan pelakunya. Dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara seakan tidak serius dalam menyelesaikan kasus besar ini.

Parahnya, ketidakjelasan kasus – kasus pelanggaran HAM, dan janji pemerintah untuk menyelesaikan berbagai macam kasus – kasus HAM, sama sekali tidak sejalan dengan regulasi – regulasi yang akan dibuat kemudian. RUU KAMNAS, RUU ORMAS, RUU RAHASIA NEGARA, RUU DISIPLIN MILITER, DAN RUU KOMPONEN CADANGAN PENGAMANAN NEGARA yang sungguh berpotensi mengembalikan negara ke masa gelap nan mencekam sebagaimana Orba. Demokrasi diamputasi, kebebasan berekspresi dan Hak Asasi Manusia menjadi hal yang mahal untuk dibicarakan apalagi disuarakan. RUU tersebut mempunyai spirit untuk member keleluasaan kepada militer dan penguasa dalam memasifkan pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Pakat regulasi ini tidak lain adalah uapaya dalam mengamankan laju modal dan melegalkan penghisapan rakyat dan pekerja, sekaligus pembungkam protes dan gerakan rakyat.

Tuntutan Kualisi Mahasiswa Untuk Demokrasi :
1. Tuntaskan semua pelanggaran HAM masa lalu
2. Cabut UU Intelijen, serta hentikan dan batalkan pembahasan paket regulasi anti demokrasi (RUU KAMNAS, RUU Ormas, RUU Rahasia Negara, dan RUU Komponen Cadangan Pengamanan Negara)

Kualisi Mahasiswa Untuk Demokrasi

FOSIS, BEM FAI UMI, BEM F. Pertanian UMI

(…………………….) (……………………….) (…………………………..)

PEMBEBASAN Makassar, BEM FIKOM UMI

(………………………….) (……………………….)

Testimoni Sartre

Posted: 23 November 2012 in Catatan